KALAMOEDA.COM, Bandung – Puluhan mahasiswa asal Papua menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025). Mereka membawa berbagai poster, di antaranya bertuliskan “#Darurat #Militer #IntanJaya” dan “Kami Tidak Butuh Keadilan TNI/Polri di Kabupaten Intan Jaya!”.
“Di seluruh Tanah Papua terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, tidak sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Andi, salah satu mahasiswa dari atas mobil komando (Selasa, 3/6/2025).
Pernyataan itu disambut sorakan mahasiswa lain yang menunjukkan solidaritas mereka.
“Betul,” teriak mahasiswa lainnya.
“Kami tunggu Natalius Pigai, atau kita bakar ban di depan, minum kopi, tidur di sini,” kata mahasiswa lainnya.
Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut pemerintah segera mengusut berbagai pelanggaran HAM di Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, yang mereka nilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mereka juga mendesak agar Natalius Pigai selaku tokoh Papua hadir menemui massa secara langsung.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, antara lain:
- Negara segera melakukan investigasi terhadap korban warga sipil dan tangkap serta adili pelaku pelanggaran HAM oleh militer Indonesia di Kabupaten Intan Jaya dan pada umumnya di seluruh Tanah Papua.
- Negara segera bentuk tim investigasi independen terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM sejak tahun 2018-2025 di Kabupaten Intan Jaya.
- Negara segera mengembalikan warga sipil yang sedang mengungsi di hutan-hutan dan ke daerah lainnya yaitu di Timika, Nabire dan sekitarnya.
- Kami mahasiswa dan pelajar Papua serta seluruh akar rumput rakyat Intan Jaya dengan tegas menolak penambangan emas di Blok B Wabu Kabupaten Intan Jaya milik PT Antam Tbk yang sedang dirancang.
- Negara segera tarik pos-pos militer yang ada di Distrik Hitadipa, Kampung Sugapa Lama, Kampung Jaindapa dan Kampung Titigi Kabupaten Intan Jaya.
- Negara segera tarik militer non organik dari Kabupaten Intan Jaya dan di seluruh Tanah Papua.
- Negara segera hentikan pengiriman militer non organik di Kabupaten Intan Jaya dan seluruh Tanah Papua.
Hingga berita ini ditulis, para mahasiswa masih menyuarakan aspirasi mereka dan belum diizinkan bertemu langsung dengan Natalius Pigai. Mereka menolak bertemu dengan perwakilan Kementerian dan mengatakan hanya ingin berbicara langsung dengan orang tersebut tersebut.
Rizkya Halimatussya’diah telah berkontribusi pada penulisan ini.
Sumber: Kompas.com dan Tempo.co
