Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah pusat yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah strategis melindungi generasi muda dari bahaya konten digital negatif.
Menurutnya, inisiatif ini menjadi pondasi utama untuk membangun karakter anak yang kokoh, beretika mulia, serta mampu berkonsentrasi penuh pada proses pendidikan tanpa gangguan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara tegas membela regulasi tersebut sebagai wujud kerjasama lintas pihak dalam menjaga masa depan bangsa dari ancaman ruang maya yang merusak.
“Jangan sampai hal-hal yang dapat merusak masa depan anak-anak kita dibiarkan begitu saja. Ini harus kita kendalikan bersama, baik oleh orang tua, sekolah, maupun masyarakat,” ujar Mahyeldi dalam pernyataan resminya kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Regulasi ini secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai pengelolaan sistem elektronik demi perlindungan anak di dunia digital.
Kebijakan tersebut mewajibkan platform media sosial bertanggung jawab memverifikasi usia pengguna dan menonaktifkan akun anak di bawah umur, khususnya pada layanan berisiko tinggi seperti TikTok, Instagram, dan lainnya.
Di tingkat sekolah Sumbar, aturan pendukung sudah mulai diterapkan dengan melarang siswa membawa ponsel pintar masuk ke ruang kelas, guna memaksimalkan konsentrasi belajar.
“Sekarang di sekolah kita juga mulai mengendalikan penggunaan HP. Anak-anak tidak diperbolehkan membawa telepon genggam ke dalam kelas agar mereka bisa lebih fokus belajar,” tambah Mahyeldi.
Pendekatan ini tidak hanya membatasi akses medsos, tapi juga mendorong aktivitas belajar tatap muka yang lebih interaktif, mengurangi paparan terhadap konten tidak sehat seperti kekerasan verbal, pornografi, atau hoaks yang sering beredar di platform digital.
Menurut data awal dari Kementerian Komdigi, lebih dari 70% anak usia sekolah di Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari di medsos, yang berpotensi menurunkan prestasi akademik dan kesehatan mental.
Warga Kota Padang seperti Izul (33), seorang ayah satu anak, menyambut positif kebijakan ini karena melihat anak-anaknya lebih sering terpaku pada gadget daripada berinteraksi dengan dunia nyata.
“Sebagai orang tua, saya sangat mendukung kebijakan Komdigi yang melarang anak-anak menggunakan medsos. Ini sangat penting sekali di tengah kondisi banyak anak-anak yang kini lebih peduli dengan gawai daripada lingkungannya sendiri,” ungkap Izul pada Sabtu, (7/3/2026)
Langkah ini diharapkan memicu kesadaran kolektif, di mana orang tua diajarkan memantau aktivitas anak, sekolah memperkuat kurikulum literasi digital, dan masyarakat membangun norma baru tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.
Secara nasional, kebijakan mulai berlaku efektif 28 Maret 2026, dengan sanksi bagi platform yang tidak patuh, termasuk denda hingga Rp5 miliar atau pemblokiran layanan.
Dengan dukungan penuh dari figur seperti Mahyeldi, kebijakan ini diproyeksikan mengurangi kasus bullying siber sebesar 40% dan meningkatkan rata-rata nilai siswa di daerah pedesaan Sumbar.
Ini juga membuka peluang pengembangan program edukasi alternatif, seperti klub membaca atau olahraga sekolah, untuk mengisi waktu luang anak-anak secara produktif.
Pada akhirnya, inisiatif bersama ini memperkuat fondasi generasi bangsa yang lebih sehat mental, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan tanpa ketergantungan berlebih pada dunia virtual.
Sumber: Antaranews, instagram, sumbar.pikiran-rakyat, langgam, inet.detik, rakyatterkini, youtube,
