KALAMOEDA.COM, Bandung — Keputusan BEM KM Universitas Gadjah Mada menolak undangan Istana Negara pasca demonstrasi ricuh akhir Agustus 2025 memicu beragam respons. Ada yang menilai langkah itu terlalu keras, ada pula yang melihatnya sebagai bentuk konsistensi. Namun lebih dari sekadar hadir atau tidak hadir, sikap tersebut menyampaikan pesan yang jauh lebih besar: kampus tidak boleh kehilangan independensinya.
Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, dalam program To The Point Aja! di channel SINDOnews menyampaikan bahwa perguruan tinggi merupakan garda terakhir ketika bangsa mengalami kemunduran. Selama kampus masih berdiri tegak menjaga idealisme dan integritas, harapan itu tetap ada. Tetapi jika kampus justru menjadi alat kekuasaan, maka sulit bagi publik untuk berharap pada perubahan.
Ia juga menegaskan bahwa BEM KM UGM memilih mengambil posisi yang sangat tegas. Bukan hanya menolak datang ke Istana, tetapi juga tidak membuka ruang komunikasi dengan pihak-pihak yang berpotensi melakukan transaksi kepentingan. Bahkan, ia mengakui sebagai Ketua BEM dirinya kerap dihubungi oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu, namun memilih untuk tidak merespons demi menjaga independensi gerakan.
“Ketika beberapa mahasiswa diundang ke Istana, BEM KM UGM termasuk BEM yang menolak untuk datang ke sana. Karena bagi kami pertemuan dengan pemerintah, kedatangan mahasiswa ke Istana, tidak lebih dari paracetamol yang akan meredakan nyeri tapi nggak pernah benar-benar menyembuhkan luka dari bangsa,” ujar Tiyo, seperti dikutip dari program To The Point Aja! SINDOnews yang dipromosikan melalui Instagram @sindonews pada Minggu, (26/10/2025).
Analogi tersebut sederhana, tetapi memiliki makna yang jelas. Pertemuan tanpa komitmen perubahan yang nyata dikhawatirkan hanya meredakan situasi sementara, bukan menyentuh akar persoalan.
Sikap seperti ini memang tidak mudah. Menolak undangan Istana tentu bukan keputusan ringan. Ada konsekuensi, ada tekanan, bahkan bisa saja muncul anggapan bahwa mahasiswa terlalu keras. Namun justru di situlah letak ujiannya apakah gerakan tetap berdiri di atas prinsip atau mulai goyah karena akses dan kedekatan dengan kekuasaan.
Mahasiswa dan kampus tentu bukan musuh pemerintah. Dalam sistem demokrasi, dialog tetap menjadi bagian penting dari proses penyampaian aspirasi. Namun dialog yang sehat harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Jika pertemuan hanya berhenti pada simbol atau sekadar meredakan situasi tanpa komitmen perubahan yang nyata, maka wajar apabila muncul keraguan dari publik maupun mahasiswa dan sikap kritis menjadi sesuatu yang masuk akal.
Kita melihat apa yang dilakukan BEM KM UGM sebagai pengingat bagi seluruh BEM di Indonesia. Terlalu dekat dengan kekuasaan bisa membuat gerakan kehilangan daya kritis. Sebab siapa yang tidak mengantuk ketika dininabobokan oleh kekuasaan dengan selembaran kertas di bawah meja? Terlalu jauh tanpa arah juga tidak produktif. Yang dibutuhkan adalah sikap yang jelas dan konsisten.
Kampus sering disebut sebagai ruang lahirnya gagasan dan kritik. Jika ruang itu ikut terseret kepentingan, maka siapa lagi yang akan berdiri menjaga akal sehat publik? Karena itu, keberanian bersikap tegas seperti ini bukan soal gagah-gagahan, melainkan soal menjaga marwah.
Pada akhirnya, menjaga jarak bukan berarti anti-dialog. Justru itu cara untuk memastikan bahwa ketika dialog dilakukan, ia benar-benar bermakna. Selama kampus masih berani berdiri di atas prinsipnya, harapan terhadap masa depan bangsa tidak akan benar-benar hilang.
Sumber:
Program To The Point Aja! SINDOnews, pernyataan Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto, dipromosikan melalui Instagram @sindonews (Oktober 2025)
